Medan, Detikkompasnews.com | Kasus dugaan tindak pidana yang menjerat Susanto bin Bahruddin di wilayah hukum Polsek Medan Tembung menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Presidium Garuda Merah Putih Community Sumatera Utara, Dedi Harvisyahari, secara resmi melayangkan surat pengaduan kepada Kapolri, Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, Kapolsek Medan Tembung, serta Kejari Deli Serdang Labuhan Deli terkait dugaan kriminalisasi terhadap Susanto bin Bahruddin.
Dalam surat bernomor 328/GMPC-SU/DUGAAN/XI/2026 tersebut, Dedi Harvisyahari selaku Presidium Garuda Merah Putih Community Sumatera Utara meminta para pimpinan penegak hukum agar lebih mengedepankan kebenaran materiil serta meneliti kembali kesaksian saksi pelapor yang diduga keras memberikan kesaksian palsu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Duduk perkara dan kronologi kejadian diuraikan dalam surat yang disampaikan kepada pimpinan Polri. Peristiwa tersebut bermula pada 10 April 2026, ketika terjadi amuk massa terhadap seorang terduga pelaku pencurian bernama Agus Pranoto di rumah salah seorang warga di Jalan Pringgan, Dusun XI, Gang Boniran, Kampung Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan.
Susanto bin Bahruddin selaku RW setempat disebut hadir di lokasi kejadian untuk mengamankan situasi. Ia kemudian langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Medan Tembung, Aiptu Supriono, agar turut mengamankan terduga pelaku yang telah menjadi sasaran amuk massa untuk dibawa ke Mako Polsek Medan Tembung.
Namun, dalam perkembangannya, Susanto bin Bahruddin justru ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap korban, yang merupakan terduga pelaku pencurian dan sebelumnya menjadi sasaran amuk massa. Penetapan tersebut dilakukan Polsek Medan Tembung berdasarkan laporan ibu dari Agus Pranoto.
Susanto bin Bahruddin disangkakan oleh penyidik Polsek Medan Tembung atas dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (4), Pasal 466 ayat (3), atau Pasal 246 huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dedi Harvisyahari menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penahanan terhadap Susanto bin Bahruddin. Menurutnya, Susanto diamankan di depan Pengadilan Negeri Medan pada 9 September 2026, ketika menghadiri persidangan praperadilan sebagai saksi dalam perkara tersangka atas nama Safrizal bin Supriono. Perkara tersebut merupakan kasus yang sama, tetapi dengan berkas terpisah, berdasarkan penunjukan salah seorang saksi pelapor, yakni Borju Girsang dan Sudarmi.
Akibat kesaksian yang dinilai sepihak dan tidak sesuai fakta tersebut, penyidik Polsek Medan Tembung melakukan pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) pada tanggal yang sama. Selanjutnya, pada 10 September 2026, Susanto ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya surat panggilan kepada yang bersangkutan, baik ketika diamankan maupun sebelum menjalani pemeriksaan BAP.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Polsek Medan Tembung disebut tidak berupaya mencari saksi-saksi yang dapat menguatkan ataupun meringankan posisi Susanto bin Bahruddin. Selain itu, Susanto juga disebut tidak pernah didampingi pengacara ketika menjalani proses pemberkasan atau pemeriksaan BAP sehingga dinilai merugikan hak-haknya secara hukum.
“Saya selaku Presidium Garuda Merah Putih Community Sumatera Utara telah menjumpai Kapolsek Medan Tembung dan meminta agar tersangka Susanto bin Bahruddin diberikan hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Permintaan tersebut telah dimainkan dan disetujui Kapolsek Medan Tembung. Sebab, menurut penuturan saksi-saksi yang ada, tersangka Susanto bin Bahruddin tidak melakukan pemukulan, menginjak, maupun menendang korban, yakni Agus Pranoto,” kata Dedi.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan penelusuran dengan menanyakan langsung kepada masyarakat di sekitar lokasi kejadian terkait peristiwa tersebut.
“Saya melakukan penyelidikan dan menanyakan kepada masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara. Umumnya masyarakat menyatakan bahwa pada saat itu Susanto sudah berupaya menghubungi Bhabinkamtibmas. Ini berarti ada niat baik dari Susanto bin Bahruddin untuk berkomunikasi dengan aparat penegak hukum. Hal ini memperkuat alibi dan menjadi indikasi tidak adanya niat jahat (mens rea) dari tersangka Susanto bin Bahruddin,” terang Dedi Harvisyahari.
Dedi menegaskan bahwa penahanan dan penetapan tersangka oleh penyidik pembantu Polsek Medan Tembung dinilainya sangat prematur dan berpotensi merampas hak asasi warga negara secara tidak sah.
Menurutnya, apabila mengacu pada proses pemeriksaan yang dinilai belum profesional, penyidik pembantu Polsek Medan Tembung seharusnya melakukan pendalaman secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada keterangan saksi pelapor. Penyidik juga harus mencermati ada atau tidaknya niat jahat (mens rea) dari tersangka Susanto bin Bahruddin.
“Saya meminta kepada Kapolri, Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, Kapolsek Medan Tembung, serta JPU Kejari Deli Serdang di Medan Deli agar menindaklanjuti perkara ini dengan penuh tanggung jawab. Penegakan hukum jangan hanya sebatas copy paste Berita Acara Pemeriksaan tanpa mencari kebenaran yang hakiki. Saya menduga keras penyidik pembantu Polsek Medan Tembung hanya mencari pembenaran dan bukan mencari kebenaran materiil dari kasus ini,” tegas Dedi Harvisyahari.
Ia juga menegaskan, apabila persoalan tersebut tidak mendapat perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya, pihaknya akan melaksanakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan agar perkara tersebut mendapat penanganan yang adil dan transparan.
“Jangan sampai persoalan ini menjadi bumerang bagi institusi kepolisian yang hari ini mengusung jargon ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Jangan sampai jargon tersebut hanya menjadi isapan jempol tanpa implementasi nyata dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Dedi Harvisyahari. (JM)
