JAKARTA, Detikkompasnews.com | Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI untuk masa bakti 2026-2031. Penetapan tersebut menjadi hasil keputusan dalam forum musyawarah nasional yang berlangsung di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Hardep dipercaya mengemban tanggung jawab memimpin organisasi untuk lima tahun ke depan, menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Ade Julhaidir.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, membangun konsolidasi organisasi, sekaligus menentukan arah perjuangan A-PPI dalam menghadapi berbagai tantangan dunia jurnalistik yang terus berkembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dihadiri Pengurus Wilayah dan Daerah dari Berbagai Provinsi
Pelaksanaan Munas I A-PPI yang diselenggarakan oleh DPP A-PPI tersebut dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain unsur internal organisasi, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan komitmen A-PPI untuk membangun hubungan kelembagaan yang terbuka, inklusif, serta menjalin kerja sama konstruktif dengan berbagai pihak.
Hardep Dihadapkan pada Penguatan Organisasi dan Profesionalisme Wartawan
Dengan terbentuknya kepemimpinan baru, A-PPI diharapkan semakin memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga independensi dan profesionalisme insan pers.
Sejumlah agenda penting menjadi tantangan kepengurusan periode 2026-2031, mulai dari pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, hingga penguatan tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus pemberitaan digital, wartawan dituntut tidak hanya mampu menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga harus mengutamakan ketepatan, verifikasi, keberimbangan, dan independensi.
Kebebasan pers harus tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) agar setiap produk pemberitaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Keberhasilan organisasi kewartawanan tidak semata-mata diukur dari banyaknya jumlah anggota, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, dan kredibilitas karya jurnalistik yang dihasilkan.
Tegaskan Fungsi dan Tanggung Jawab Pers
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi setiap insan pers dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seorang jurnalis dituntut memiliki kemampuan analisis, ketelitian dalam mengolah data, serta keberanian mengungkap fakta secara objektif dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Melalui perannya sebagai organisasi kewartawanan, A-PPI diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan, peningkatan kapasitas, sekaligus menjaga kehormatan dan martabat profesi wartawan.
Tiga Fokus Utama Kepemimpinan Hardep 2026-2031
Dalam menjalankan kepemimpinan selama periode 2026-2031, Hardep mengarahkan program kerja organisasi pada tiga fokus utama, yakni:
1. Peningkatan Kapasitas Jurnalistik
Mendorong pelaksanaan pelatihan dan pendidikan jurnalistik secara berkelanjutan, termasuk pemahaman regulasi pers, penerapan jurnalistik beretika, serta peningkatan kemampuan anggota dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.
2. Penguatan Etika dan Disiplin Wartawan
Membangun pengawasan internal organisasi agar seluruh anggota senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam setiap pelaksanaan tugas peliputan maupun pemberitaan.
3. Memperluas Kemitraan Kelembagaan
Mengembangkan hubungan dan sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai elemen masyarakat. Namun, kemitraan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan menjaga independensi dan fungsi kritis pers.
Munas I A-PPI diharapkan tidak berhenti sebatas menghasilkan keputusan pergantian kepemimpinan, tetapi mampu menjadi awal penguatan organisasi melalui program kerja yang terarah, terukur, realistis, dan memberikan manfaat bagi kehidupan pers nasional.
Dengan terpilihnya Hardep sebagai Ketua Umum DPP A-PPI periode 2026-2031, harapan besar kini berada pada kepengurusan baru untuk membawa organisasi semakin solid, profesional, independen, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas pers Indonesia. (JM)
