Simalungun, Detikkompasnews.com | Penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tes Kemampuan Akademik (TKA) melalui Peningkatan Mutu Literasi dan Numerasi bagi Guru SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun Tahun 2026 menuai sorotan. Kali ini, Ketua Umum LSM Katulistiwa, Demson Manurung, ST., C.Med., mendesak Kapolda Sumatera Utara melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap jajaran Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Simalungun, termasuk Kanit Tipidkor.
Desakan tersebut muncul menyusul sejumlah pertanyaan mengenai proses penanganan laporan, administrasi surat penyelidikan, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait kegiatan Bimtek yang diduga menggunakan anggaran mencapai Rp991 juta.
Demson menilai, persoalan ini harus mendapat perhatian serius agar proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
ANGGARAN RP991 JUTA, REALISASI KEGIATAN DIPERTANYAKAN
Kegiatan Bimtek Pendalaman TKA melalui Peningkatan Mutu Literasi dan Numerasi bagi Guru SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun tersebut dilaksanakan pada 19–21 Mei 2026 melalui kerja sama Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dengan Yayasan Bakti Insan Gemilang.
Berdasarkan data yang dihimpun LSM Katulistiwa, pembiayaan kegiatan disebut bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP se-Kabupaten Simalungun.
Setiap peserta disebut dibebankan biaya sebesar Rp1.000.000.
Dengan jumlah peserta sebanyak 991 orang, total anggaran yang menjadi sorotan mencapai Rp991.000.000.
Namun, LSM Katulistiwa mempertanyakan kesesuaian antara durasi kegiatan yang diinformasikan berlangsung selama dua hari dengan pelaksanaan faktual yang menurut penelusuran mereka diduga hanya berlangsung satu hari.
Bahkan, Demson menyebut pihaknya memperkirakan realisasi penggunaan dana kegiatan tersebut hanya berkisar Rp450 juta.
Angka tersebut masih merupakan dugaan dan perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen keuangan, bukti pembayaran, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.
“Jika benar kegiatan yang direncanakan selama dua hari ternyata hanya dilaksanakan satu hari, maka harus dijelaskan bagaimana pertanggungjawaban anggaran yang dibebankan kepada masing-masing peserta.
Jangan sampai terdapat selisih antara anggaran yang dibayarkan dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan,” tegas Demson.
SURAT KLARIFIKASI TAK MENDAPAT JAWABAN SUBSTANTIF
Sebelum membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, LSM Katulistiwa mengaku telah melayangkan surat klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada 22 Mei 2026 dengan Nomor 017/LSM-KATULISTIWA/V/2026.
Surat tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai sejumlah hal yang dipertanyakan dalam pelaksanaan Bimtek.
Namun, menurut Demson, hingga laporan dilayangkan, pihaknya belum memperoleh jawaban atau penjelasan substantif sebagaimana yang diharapkan.
Merasa belum mendapatkan kejelasan, pada 8 Juni 2026 LSM Katulistiwa kemudian melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penipuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Simalungun melalui surat Nomor 027/LSM-KATULISTIWA/VI/2026.
NOMOR SURAT PENYELIDIKAN DIPERTANYAKAN
Sorotan semakin berkembang setelah LSM Katulistiwa menerima surat penjelasan dari Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor R-64/L.2.24/Dek.1/08/2026 tertanggal 26 Agustus 2026, yang diterima pada 8 September 2026.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa perkara yang dilaporkan LSM Katulistiwa telah lebih dahulu ditangani Unit Tipidkor Polres Simalungun berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:
Sp.Lidik/170/V/2026/Reskrim tanggal 3 Juni 2026.
Nomor administrasi tersebut kemudian menjadi perhatian Demson.
Pasalnya, kode bulan Romawi V pada nomor surat menunjukkan bulan Mei, sementara tanggal penerbitan yang tercantum adalah 3 Juni 2026.
Menurut Demson, ketidaksesuaian tersebut perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pihak kepolisian.
Ia mempertanyakan apakah hal itu merupakan kesalahan penomoran administrasi, kekeliruan pencatatan, atau terdapat persoalan lain yang perlu diklarifikasi.
“Ini bukan berarti kami langsung menyimpulkan adanya pelanggaran oleh penyidik. Namun, ketidaksesuaian administrasi seperti ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
KAPOLDA SUMUT DIMINTA TURUN TANGAN
Atas berbagai persoalan tersebut, Ketua Umum LSM Katulistiwa mendesak Kapolda Sumatera Utara agar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan laporan dugaan korupsi Bimtek TKA di Polres Simalungun.
Pihaknya meminta agar Kanit Tipidkor beserta personel yang menangani perkara tersebut memberikan penjelasan mengenai tahapan penyelidikan, dasar administrasi penerbitan surat perintah, serta perkembangan penanganan laporan.
Menurutnya, pengawasan internal diperlukan untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
LSM Katulistiwa juga meminta agar penggunaan anggaran Bimtek diperiksa secara menyeluruh, mulai dari sumber anggaran BOS, jumlah peserta, biaya per orang, kontrak kerja sama dengan yayasan penyelenggara, realisasi kegiatan, hingga bukti pertanggungjawaban keuangan.
“Kami meminta Kapolda Sumut jangan mengabaikan persoalan ini. Periksa dan evaluasi penanganannya.
Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan secara terbuka berdasarkan hasil pemeriksaan.
Namun, apabila ditemukan penyimpangan, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Demson.
UJIAN TRANSPARANSI PENEGAKAN HUKUM
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan dana BOS yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
Setiap penggunaan anggaran pendidikan wajib dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik berhak memperoleh kejelasan mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta tindak lanjut laporan dugaan penyimpangan.
Hingga berita ini disusun, dugaan korupsi dalam kegiatan Bimtek tersebut belum dapat dinyatakan terbukti secara hukum. Demikian pula, pertanyaan mengenai administrasi penyelidikan masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak kepolisian.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Yayasan Bakti Insan Gemilang, Polres Simalungun, khususnya Unit Tipidkor, serta Kejaksaan Negeri Simalungun guna memperoleh pemberitaan yang berimbang dan sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Red)
