Jakarta, Detikkompasnews.com | Presiden Prabowo Subianto Menegaskan Tidak boleh ada lagi pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apa pun. Penanganan karhutla harus tegas, menyeluruh, dan diperkuat dengan pencegahan sejak dari sumbernya.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo pada Rabu sore, (16/09/2026), dari Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat virtual bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala BNPB, BMKG, Basarnas dan Geologi untuk memonitor perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra, kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa dan 5 jurnalis di Selat Sunda, pencarian korban, serta pascagempa NTT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa hal yang ditekankan Presiden, di antaranya:
1. Memperkuat pencegahan karhutla melalui pengolahan lahan tanpa bakar, penyediaan alat, dan pendampingan bagi masyarakat.
2. Melarang keras adanya peraturan daerah yang mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan izin Kepala Daerah.
3. Menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan atau lalai mencegah pembakaran hutan dan lahan. Menurut Kapolri terdapat lebih dari 95 korporasi yang melanggar.
4. Memaksimalkan pencarian korban KMP Virgo Transport 8 dan 8 orang yang hilang di Selat Sunda.
5. Memerintahkan Menteri Perhubungan terus memberi informasi kepada pihak keluarga serta memastikan hak keluarga korban terpenuhi serta investigasi kecelakaan kapal dilakukan secara mendalam dan objektif.
6. Mempercepat penanganan pascagempa NTT, termasuk bantuan stimulan, hunian sementara, dan pembangunan kembali rumah terdampak.
Presiden menegaskan, pemerintah harus hadir dengan respons yang cepat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi, agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (JM)
