Medan – Detikkompasnews.com | Donal Simanjuntak Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan yang memimpin pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Medan dan Sumatera Utara menggelar forum klarifikasi antara Kepala SPPG Kota Medan Medan Sunggal, Ketua Yayasan Muhammad Zein Siregar, PIC SPPG Kota Medan Medan Sunggal Sunggal 2, Mitra SPPG Kota Medan Medan Sunggal Sunggal 2 ruangan Kepala Kantor KPPG Kota Medan untuk menindaklanjuti Laporan Khusus SPPG Kota Medan Medan Sunggal 2 perihal Laporan Konflik PIC Yayasan dengan Mitra Pemilik Fasilitas tanggal 01 September 2026 di Kantor KPPG Medan Jl. Bunga Raya No. 96,Asam Kumbang, Medan, Senin, (7/9/ 2026).
Fredy Kepala SPPG Sunggal 2 Jalan Puskesmas 1 Gang Jambu Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan mengatakan bahwa pada saat pertemuan tersebut Tini Sekretaris Yayasan Muhammad Zein Siregar menyatakan bahwasanya dirinya tidak mau bekerjasama lagi dengan BGN
“Yayasan tidak mau lagi bang,” ungkapnya, Senin (7/9/2026)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rahmadsyah Ketua Aliansi Wartawan Sumatera Utara (AWAS) mengatakan bahwa Donal KPPG Kota Medan gagal mengatasi Konflik di SPPG Sunggal 2 Jalan Puskesmas 1 Gang Jambu Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
“Uang negara terkuras, Program Prabowo dan Penerima Manfaat MBG Tak berjalan, Bang Donal KPPG Kota Medan gagal selesaikan konflik Di SPPG Sunggal 2,” katanya.
Konflik internal yang melibatkan PIC (Person in Charge), Yayasan, Mitra, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah kini menjadi salah satu pemicu utama dihentikannya operasional sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketidakmampuan pimpinan di tingkat operasional, termasuk beberapa Kepala SPPG atau struktur terkait dalam menyelesaikan sengketa ini, telah berujung pada tindakan tegas dari Badan Gizi Nasional (BGN) berupa pencopotan jabatan hingga penutupan ratusan unit dapur secara permanen.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai kegagalan penanganan konflik dan dampaknya terhadap tata kelola program:
1.Akar Konflik Sektor Operasional
Masalah Pembayaran dan Penggelapan Dana: Konflik tajam sering kali dipicu oleh ketidakjelasan aliran dana antara yayasan pengelola dan mitra penyedia fasilitas dapur.
Sengketa perdata muncul karena adanya pemotongan sepihak atau keterlambatan pembayaran hak mitra operasional hingga ratusan juta rupiah.
Praktik Fee Ilegal dan Pungli: Banyak kepala operasional dapur kedapatan meminta biaya tambahan (fee) ilegal kepada yayasan atau mitra penyuplai bahan baku, yang dikategorikan oleh BGN sebagai bentuk tindakan gratifikasi pidana.
Bongkar Pasang Yayasan: Ditemukan indikasi pergantian sepihak pengelola yayasan tanpa seleksi terbuka, yang memicu ketegangan di lapangan dan menurunkan stabilitas operasional. (JM)
