Medan, Detikkompasnews.com| Sejumlah aktifis, ormas, LSM dan Wartawan yang tergabung di dalam Aliansi Masyarakat Tolak (AMTOL) MBG mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menyegel bangunan yang diduga kuat mengubah peruntukan dan menyalahi tata ruang adalah bentuk penegakan sangsi administratif pelanggaran peraturan daerah (Perda) mengenai Bangunan Gedung dan Rencana Tata Ruang (RTRW).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemilik mengubah fungsi bangunan tidak sesuai dengan izin awal yang diterbitkan (misalnya rumah tinggal dialihfungsikan menjadi SPPG (dapur MBG) tanpa menyesuaikan izin dan melanggar ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sah, oleh karena itu kami minta Satpol PP sebagai Penegak Perda dan Perwal untuk bertindak tanpa Tedeng Aling-aling,” ungkap juru bicara AMTOL, Johan Merdeka yang didampingi Rahmadsyah, Jefri Manik & Iqbal Alfansyuri.
Lanjut Johan, bahwa bangunan yang berada di jalan Puskesmas 1 Gang Jambu Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal adalah mengubah fungsi bangunan di luar zona peruntukan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Penyegelan harus segera dilakukan dengan memasang garis pembatas (Satpol PP Line) serta stiker pelanggaran agar aktivitas pembangunan atau operasional dihentikan, Jika pemilik tetap membandel atau merusak segel resmi, ancaman sanksi pidana dan pembongkaran paksa dapat diberlakukan sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.
AMTOL juga mendesak Lurah Kelurahan Sunggal memberikan surat himbauan kepada pemilik bangunan untuk tidak melanggar Perda dan Perwal dengan melakukan perubahan peruntukan dan kalau membangun harus ada Izin PBG dalam rangka menyelamatkan PAD Kota Medan.
“Pemko Medan harus bertindak tegas atas pelanggaran Perda Perwal yang di lakukan oleh pemilik bangunan yang berada di jalan Puskesmas 1 Gang Jambu Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan,” pungkasnya.
Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media bahwa perubahan pada bangunan tinggal wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) jika renovasi atau perubahan tersebut mempengaruhi struktur, fungsi, luas, atau keselamatan bangunan.
Jenis Perubahan Bangunan Tinggal yang Wajib PBG
Perubahan Fungsi: Mengubah sebagian atau seluruh rumah tinggal menjadi tempat usaha (seperti toko, kantor, atau kos-kosan).
Perubahan Luas: Menambah luas bangunan (seperti menambah lantai atau memperluas ke samping/belakang).
Perubahan Struktur & Teknis: Merenovasi yang mengubah struktur utama bangunan (seperti membongkar dinding penopang beban atau renovasi berat).
Perubahan Tampak Bangunan: Mengubah bentuk atau fasad depan bangunan secara signifikan.(Sadeli)
