Bulukumba – Sulsel, Detikkompasnews.com | Program revitalisasi TK Negeri PAUD Kusuma Bangsa di Desa Bontomatene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mendapat sorotan dari masyarakat sekitar.
Program yang tercatat sebagai bantuan pemerintah untuk revitalisasi satuan pendidikan itu menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp765.519.000.
Warga mempertanyakan transparansi pelaksanaan kegiatan, terutama terkait informasi waktu pelaksanaan pekerjaan serta proses pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada papan informasi yang terpasang di lokasi kegiatan, tercantum nama program, sumber anggaran, dan nilai bantuan. Namun, warga menyoroti tidak adanya keterangan waktu pelaksanaan yang mencantumkan tanggal mulai dan target penyelesaian pekerjaan secara jelas.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Selain papan informasi, warga juga mempertanyakan proses pembentukan P2SP.
Salah seorang warga sekitar yang meminta namanya tidak disebutkan mengaku tidak pernah mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan pembentukan panitia pembangunan, meskipun dirinya merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan.
“Sejak mulai dilaksanakan kegiatan pembangunan, kami tidak pernah diundang sebagai tokoh masyarakat sekitar untuk hadir dalam pembentukan panitia pembangunan,” ujar warga tersebut, Kamis (10/09).
Menurut warga, masyarakat seharusnya mendapatkan informasi yang memadai mengenai kegiatan pembangunan di lingkungan mereka.
Informasi tersebut antara lain mengenai nilai anggaran, pihak yang terlibat, waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan pembangunan.
Warga berharap keterbukaan informasi dapat dilakukan sejak awal sehingga masyarakat dapat turut mengetahui dan mengawasi proses pembangunan.
Pemerintah Desa Mengaku Tidak Mengetahui Pembentukan P2SP
Kepala Desa Bontomatene, Syahiruddin mengatakan, pemerintah desa juga tidak mengetahui adanya pertemuan pembentukan P2SP.
Menurut dia, tidak ada pemberitahuan yang disampaikan kepada pemerintah desa, baik melalui surat maupun secara lisan.
“Kemarin ada beberapa warga mempertanyakan soal pertemuan pembentukan panitia pembangunan kegiatan itu. Saya juga sampaikan bahwa tidak pernah ada penyampaian kepada kami, baik dalam bentuk surat maupun secara lisan terkait pertemuan pembentukan panitia pembangunan yang seharusnya melibatkan masyarakat sekitar,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah desa baru mengetahui adanya program revitalisasi tersebut setelah melihat spanduk kegiatan terpasang di lokasi dan material bangunan mulai masuk.
“Kami juga sama sekali tidak tahu-menahu karena tidak pernah ada penyampaian terkait pembentukan panitia pembangunan kepada kami,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat diketahui bersama.
“Harusnya dalam bentuk transparansi dan koordinasi, setidaknya pemerintah desa diundang duduk bersama dalam pembentukan panitia pembangunan guna turut memberikan saran dan masukan,” lanjutnya.
Warga Berharap Bisa Ikut Mengawasi
Dengan nilai bantuan mencapai Rp765 juta, warga berharap program revitalisasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi peserta didik sekaligus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat juga berharap dapat dilibatkan dalam pengawasan pembangunan yang berlangsung di lingkungan mereka.
Namun, warga mengaku khawatir pengawasan masyarakat akan sulit dilakukan apabila sejak awal tidak ada pelibatan tokoh masyarakat maupun pemerintah desa dalam proses pembentukan panitia pembangunan.
Kepala Desa Bontomatene Syahiruddin mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan banyak penjelasan mengenai proses pembentukan P2SP karena tidak menerima informasi mengenai tahapan tersebut.
“Menanggapi sorotan dan pertanyaan masyarakat sekitar, kami sebagai pemerintah desa hanya bisa menyampaikan bahwa kami juga sama sekali tidak tahu-menahu soal hal tersebut karena tidak ada pemberitahuan yang masuk ke kantor desa,” katanya.
Warga berharap pihak terkait memberikan penjelasan mengenai proses pembentukan P2SP dan pelaksanaan program revitalisasi tersebut, termasuk informasi mengenai jadwal pekerjaan.
Mereka juga berharap pembangunan TK Negeri PAUD Kusuma Bangsa dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan fasilitas pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba dan Kepala Inspektorat Bulukumba yang dikompirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (10/09) belum memberikan tanggapan, redaksi juga tetap membuka ruang klarifikasi dari kepala sekolah dan pihak pihak terkait. (JM)
.
