PALEMBANG– Pimpinan Anak Cabang (PAC) Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (2/9/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aktivitas angkutan batu bara milik PT Bara Sumatera Energy (BSE) yang dinilai telah menimbulkan dampak terhadap kondisi jalan dan masyarakat di wilayah Talang Ubi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksi tersebut, PAC Pemuda Pancasila Talang Ubi menyampaikan surat pernyataan sikap kepada Gubernur Sumatera Selatan. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap aktivitas angkutan batu bara yang melintasi ruas Jalan Provinsi, khususnya kawasan Simpang Raja dan Simpang Pintu.
Dalam surat pernyataan sikap itu, PAC Pemuda Pancasila menyebut ruas jalan tersebut telah lama dilalui kendaraan angkutan batu bara yang sebagian besar diduga mengalami kelebihan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) dan melebihi kapasitas daya dukung jalan.
Kondisi tersebut dinilai telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama terhadap kerusakan jalan yang merupakan akses publik. Kerusakan tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran aktivitas dan mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ada lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Pertama, meminta penghentian sementara perlintasan angkutan batu bara PT BSE di ruas jalan provinsi dan kabupaten.
Kedua, meminta perusahaan menggunakan jalan khusus milik perusahaan atau jalur lain yang sesuai dengan kapasitas daya dukung jalan.
Ketiga, mendesak dilakukan perbaikan total terhadap kerusakan jalan yang diakibatkan aktivitas angkutan batu bara.
Keempat, meminta dilakukan penindakan tegas terhadap kendaraan yang melanggar aturan muatan maupun kelengkapan kendaraan.
Kelima, PAC Pemuda Pancasila Talang Ubi menyatakan akan menempuh langkah-langkah konstitusional apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Telly Ketua PAC Pemuda Pancasila Talang Ubi menegaskan, pihaknya datang ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi meminta adanya tindakan nyata dan penyelesaian konkret atas persoalan tersebut.
“Kalau tidak ada tindakan nyata dan upaya penyelesaian yang konkret, maka kami akan datang untuk berdemonstrasi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar,” tegasnya Telly.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus upaya menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan dan kepentingan masyarakat luas.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera merespons tuntutan yang disampaikan serta mengambil langkah konkret terhadap aktivitas angkutan batu bara yang melintas di jalan umum.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada penerimaan surat maupun sebatas janji. Yang kami tuntut adalah tindakan nyata dan penyelesaian konkret di lapangan,” ungkapnya Telly saat dihubungi wartawan.
