Medan, Detikkompasnews.com | Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mengaku mendengar banyak protes dari buruh yang masuk desil 6-10 padahal gajinya setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Kabupaten/Kota (UMK).
Said mendesak supaya metode penentuan desil segera dievaluasi. Bahkan, Said menyarankan supaya data desil jangan dipakai karena ngawur.
Dimana pemerintah menggelontorkan sekitar Rp 7 triliun di tahun 2027 untuk anggaran keseluruhan program di Badan Pusat Statistik (BPS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Said mengkritik keras BPS dan mendesak pejabat di sana untuk berbenah, soalnya anggaran negara yang dipakai untuk BPS cukup besar, tapi hasilnya kurang optimal.
Selain itu, dia juga menyoroti metode penentuan desil yang digunakan BPS dengan mempertimbangkan kondisi rumah, hingga pengeluaran per kapita. Kata Said, pendekatan itu lebih bisa mengklasifikasikan yang tak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Terkait pernyataan Ketua Umum KSPI Said Iqbal, Johan Merdeka yang merupakan salah satu aktifis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Buruh Indonesia (AMPIBI), yang didampingi Awaluddin Pane, Rahmadsyah, Izahar Daulay dan Pingki berpendapat bahwa Desil yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah terhadap Buruh yang masuk dalam Desil 6 sampai 9 sangat meresahkan pekerja maupun buruh yang masih mendapatkan upah minim. Johan juga menduga bahwa BPS sepertinya tidak menggunakan standarisasi dalam melakukan pendataan dan penetapan desil kepada pekerja.
Senada dengan hal tersebut, Awaluddin Pane, yang cukup dikenal dikalangan serikat buruh, sering mendengar keluhan Pekerja Buruh dan Masyarakat bahwa Pekerja Gojek yang rumahnya numpang sama orang tua dan punya anak dua orang serta Kendaraan yg dipakai sehari hari untuk Gojek bisa masuk kedalam Desil 5 hingga Desil 9, kehidupan yang pas pasan bahkan ada dua orang anak yang masih sekolah bisa di buat ke dalam Desil 5 (Lima), aneh sekali kata Awaluddin Pane.
AMPIBI berharap Pemerintah Kota Medan dan Anggota DPRD MEDAN bisa menyelesaikan permasalahan ini karena dampak nya merugikan kalangan Pekerja Buruh dan Masyarakat. Kami pastikan jika hal ini dibiarkan terus menerus, kami dari AMPIBI akan melaksanakan aksi turun kejalan bersama dengan seluruh pekerja dan masyarakat yang dirugikan karena Desil yang tidak sesuai. (Sadely)
